Addin's Legal Words

          Menurut Laswell, politik adalah kaidah seputar “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Dalam definisi singkat tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa politik menyangkut siapa – siapa saja yang mengincar suatu objek tertentu, di waktu dan cara yang sudah ditentukan, termasuk pada tatanan strategi dan dukungan. Pada tingkatan mahasiswa, politik tersebut bertransformasi ke dalam praktik – praktik polarisasi kekuatan antara sendi – sendi kehidupan mahasiswa yang akademis. Namun faktanya, polarisasi kekuatan yang ada, tidak hanya mempertimbangkan aspek akademis saja, namun merambah ke ranah – ranah organisasi ekstrakampus, kedekatan sedarah, persahabatan antar putra – putra daerah, hingga indoktrinasi para senior terdahulu untuk melanggengkan suatu sistem dinasti yang dirancang sedemikian rupa terhadap adik – adik juniornya yang terlebih dahulu sudah dicekoki manifesto politik berdasarkan kepentingan golongannya. Manifesto ini, melahirkan suatu bentuk nepo

Everyone know this was Hachi-ko Seorang anak manusia bijak pernah berkata; jika kamu memberi makan anjing selama 3 hari, maka dia akan mengingat kebaikanmu selama 3 tahun dan jika kamu memberi makan manusia selama 3 tahun, maka dia hanya akan mengingat kebaikanmu selama 3 hari Hachi-ko, seekor anjing berjenis Akita Inu, yang telah kembali menghadap sang maha raja semesta alam pada tahun 1935 telah mengajari manusia yang dikukuhkan sebagai makhluk paling sempurna, akan arti kesetiaan dan balas budi Kesetiaan, yang menimbulkan rasa enggan untuk meninggalkan sang terkasih dengan maksud mengkhianati kasih sayang itu, sungguh langkah kaki kecil beserta lolongan itu menyirami kalbu manusia yang mengering Hachi-ko, mengajarkan perjuangan hidup dan keyakinan, bahkan terhadap hal - hal yang tidak akan mungkin terjadi, hanya yakin dan percaya bahwa hari esok akan kembali terulang keindahannya, walaupun sebatas mimpi dan angan - angan Hachi-ko, yang airmata nya hanya untuk Tuan Ueno, bahkan perla

                 Menurut Survei Penduduk Antar Sensus ( Supas ) BPS Tahun 2015, terdapat sebanyak 21,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat suatu angka yang relative besar terhadap penyandang disabilitas yang tentunya memerlukan perlindungan khusus oleh negara yang dimaktumkan di dalam peraturan perundang – undangan. Di Indonesia, segala hal menyangkut penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dan pemberdayaan kaum disabilitas diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam UU tersebut pula, diatur mengenai suatu komisi yang disebut sebagai Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga non struktural negara yang bersifat independen. Menurut Pasal 131 UU Penyandang Disabilitas, KND dibentuk dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.             Di dalam pembentukannya sendiri, menurut Pasal 132 UU Penyandang Di

             Pendidikan sejatinya merupakan sebuah hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, termasuk negara, bahkan di dalam konstitusi Indonesia, negara lah sebagai organisasi yang wajib menyelenggarakan, mengawasi, serta menjamin akan berputarnya roda pendidikan, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Kalimat “setiap warga negara” di dalam pasal tersebut juga mengandung makna bahwa setiap orang yang menyandang status sebagai warga negara, tanpa memandang status sosial dan taraf ekonomi di masyarakat.             Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga beriringan dengan faktor berkembangnya metode pembelajaran secara besar, jika zaman dahulu metode pendidikan hanya dikenal dengan metode tatap muka dan kursus sebagai lembaga pendidikan non formal, saat ini, dikembangkanlah konsep portal belajar secara daring dengan memanfaatkan jaringan internet serta tidak mela