TRADISI BAGI – BAGI KURSI: IBADAH PENGANUT POLITIK NEPOTISME DAN KRONI – KRONI NYA


        Menurut Laswell, politik adalah kaidah seputar “siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana”. Dalam definisi singkat tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa politik menyangkut siapa – siapa saja yang mengincar suatu objek tertentu, di waktu dan cara yang sudah ditentukan, termasuk pada tatanan strategi dan dukungan. Pada tingkatan mahasiswa, politik tersebut bertransformasi ke dalam praktik – praktik polarisasi kekuatan antara sendi – sendi kehidupan mahasiswa yang akademis.

Namun faktanya, polarisasi kekuatan yang ada, tidak hanya mempertimbangkan aspek akademis saja, namun merambah ke ranah – ranah organisasi ekstrakampus, kedekatan sedarah, persahabatan antar putra – putra daerah, hingga indoktrinasi para senior terdahulu untuk melanggengkan suatu sistem dinasti yang dirancang sedemikian rupa terhadap adik – adik juniornya yang terlebih dahulu sudah dicekoki manifesto politik berdasarkan kepentingan golongannya.

Manifesto ini, melahirkan suatu bentuk nepotisme baru, walaupun menurut ketentuan hukumnya, jabatan – jabatan politis di kampus harus didahului terlebih dahulu dengan dilaksanakannya pemilihan umum oleh mahasiswa, tetapi jalan akhir bagi setiap hasil suara, menjadi pijakan awal bagi tumbuh suburnya kroni – kroni politik baru yang menyembah nepotisme.

Pada hari ini, telah terjadi praktik secara terselubung dari nepotisme kampus itu, yang secara umum dapat diistilahkan sebagai tradisi bagi – bagi kursi, di Universitas Jambi, lebih spesifik lagi pada tatanan BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi masa khidmat 2020/2021. Praktik terselubung ini kemudian menyembur keluar, terbongkar oleh pengakuan salah satu mahasiswa yang pada awalnya direkrut berdasarkan profesionalisme nya untuk menjadi bagian dari BPH BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi, menjadi inti dari kepengurusan badan yang mengurusi kepentingan dan hajat hidup mahasiswa, namun di tengah jalan, mahasiswa berinisial A ini, harus menelan pil pahit, tatkala disingkirkan secara politis demi menyelamatkan praktik bagi – bagi kursi yang sudah direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah dipilih.

Mahasiswa A, memang dinilai sebagai pribadi yang akademis dan tidak memiliki afiliasi politik manapun, sehingga dapat bebas menurut independensitasnya, untuk mengkritisi dan mengoreksi langkah – langkah BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi, demi terwujudnya BEM yang mengedepankan profesionalitas dan etos kerja yang berorientasi pada kemajuan mahasiswa dan almamater.

Di dalam kasus ini, mahasiswa A mendapatkan penuturan yang secara tidak langsung didapatkannya dari Wakil Gubernur BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang menyatakan bahwa penyingkiran mahasiswa A dikarenakan bahwa mahasiswa A dinilai dapat membuat riuh dan gaduh BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi, padahal kenyataannya, yang dilakukan oleh mahasiswa A, hanya berselisih paham dengan salah satu Kepala Departemen di Kabinet BEM, yang mempraktikkan secara terang – terangan praktik nepotisme di dalam merekrut anggota – anggota departemen yang dikomandoinya, proses rekrutmen berlangsung kacau dan tanpa pertimbangan pada tim seleksi, dimana Kepala Departemen yang telah mendapatkan restu dari Wakil Gubernur, merekrut mahasiswa – mahasiswa yang bahkan tidak terdaftar di dalam seleksi administrasi rekrutmen BEM Fakultas Hukum Universitas Jambi 2020/2021.

Lebih lanjut, Kepala Departemen tersebut meloloskan peserta yang juga telah mendapat backingan yang kuat oleh petinggi – petinggi BEM yang ada dan membuang mahasiswa – mahasiswa lain yang jauh lebih berkualitas dari segi akademis, gagasan, hingga pengalaman organisasi.

Pada kasus ini, penulis mengajak seluruh pembaca, untuk kembali menilai secara seksama, tentang tradisi bagi – bagi kursi yang terjadi di tempat yang seharusnya menjadi cikal bakal lahirnya manusia – manusia yang seharusnya dapat menjadi pengayom dari aspirasi masyarakat melalui profesionalitas dan independensitasnya, bukan malah membangkitkan api nepotisme baru, seolah  - olah kampus menjadi pabrikan penerus dinasti politik yang telah dipolarisasi secara licik oleh orang – orang yang hanya mengejar kepentingan, jabatan, dan kekuasaan semata

Membuang orang - orang profesional demi menyelamatkan kepentingan politik adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap terwujudnya birokrasi yang dewasa, jujur, dan public oriented

-Anonim­-

 

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NATIONAL COUNCIL OF DISABILITY: A FORGOTTEN MANDATE OF LAW ( KOMISI NASIONAL DISABILITAS: SEBUAH MANDAT UNDANG – UNDANG YANG TERLUPAKAN )

                 Menurut Survei Penduduk Antar Sensus ( Supas ) BPS Tahun 2015, terdapat sebanyak 21,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat suatu angka yang relative besar terhadap penyandang disabilitas yang tentunya memerlukan perlindungan khusus oleh negara yang dimaktumkan di dalam peraturan perundang – undangan. Di Indonesia, segala hal menyangkut penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dan pemberdayaan kaum disabilitas diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam UU tersebut pula, diatur mengenai suatu komisi yang disebut sebagai Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga non struktural negara yang bersifat independen. Menurut Pasal 131 UU Penyandang Disabilitas, KND dibentuk dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.      ...
Baca selengkapnya

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Menurut Perspektif Hukum Sengketa Internasional

Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia merupakan salah satu sengketa Internasional yang terjadi diputus secara inkrah pada tanggal 17 Desember 2002 yang menghasilkan suatu putusan bahwa kedaulatan atas kedua pulau ini jatuh kepada Malaysia dengan pertimbangkan prinsip effective occupation.  Sengketa Internasional ini tergolong sebagai sengketa hukum,  hal ini dapat dilihat dari pihak - pihak yang bersengketa yang mendasarkan klaimnya pada prinsip hukum tertentu di dalam Hukum Internasional, Indonesia menggunakan klaim historis terhadap perjanjian pemerintah Belanda terhadap Inggris atas penyerahan pulau ini kepada Belanda pada tahun 1891 sedangkan Malaysia menggunakan klaim effective occupation terhadap upaya - upaya yang dilakukan Malaysia atas pulau ini, salah satunya adalah pembuatan peraturan penangkaran penyu oleh pemerintah kolonial Inggris saat itu pada tahun 2017. Upaya yang digunakan gunakan oleh kedua masing - masing di dalam menyel...
Baca selengkapnya

Hachi-ko: Pelajaran Berharga

Gambar
Everyone know this was Hachi-ko Seorang anak manusia bijak pernah berkata; jika kamu memberi makan anjing selama 3 hari, maka dia akan mengingat kebaikanmu selama 3 tahun dan jika kamu memberi makan manusia selama 3 tahun, maka dia hanya akan mengingat kebaikanmu selama 3 hari Hachi-ko, seekor anjing berjenis Akita Inu, yang telah kembali menghadap sang maha raja semesta alam pada tahun 1935 telah mengajari manusia yang dikukuhkan sebagai makhluk paling sempurna, akan arti kesetiaan dan balas budi Kesetiaan, yang menimbulkan rasa enggan untuk meninggalkan sang terkasih dengan maksud mengkhianati kasih sayang itu, sungguh langkah kaki kecil beserta lolongan itu menyirami kalbu manusia yang mengering Hachi-ko, mengajarkan perjuangan hidup dan keyakinan, bahkan terhadap hal - hal yang tidak akan mungkin terjadi, hanya yakin dan percaya bahwa hari esok akan kembali terulang keindahannya, walaupun sebatas mimpi dan angan - angan Hachi-ko, yang airmata nya hanya untuk Tuan Ueno, bahkan perla...
Baca selengkapnya