SOCIALIST LAW SYSTEM ( SISTEM HUKUM SOSIALIS )

Disclaimer; Tulisan berikut hanyalah tulisan edukasi tanpa bermaksud menyebarkan kembali paham Marxisme/Leninisme ( Komunisme ) di Indonesia.

          Sistem Hukum Sosialis atau Sistem Hukum Soviet adalah sistem hukum yang digunakan oleh negara – negara berideologi Komunisme, Marxisme, Leninisme, dan/atau Sosialisme. Sistem hukum ini adalah sistem hukum sipil yang dimodifikasi atau dipadu padankan dengan ideologi marxisme/leninisme. Sistem hukum sosialis berasal dari Uni Soviet yang dikembangkan pada tahun 1917, disaat terjadinya Revolusi Oktober yang meruntuhkan Kekaisaran Rusia.

            Menurut R. Sardjono, hukum sosialis yang dikembangkan di negara sosialis dimaksudkan untuk membangun masyarakat baru, sesuai dengan ajaran marxisme yang fundamental yang berlainan dengan keadaan sebelumnya dimana faktor ekonomi merupakan faktor utama dan faktor penentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sosialis juga memiliki corak terhadap tunduknya segala sesuatu terhadap kehendak penguasa sebagai pemimpin revolusioner yang mentransformasi masyarakat ke dalam bentuk masyarakat komunis yang bersifat kolektif.

            Pada praktiknya, sistem hukum ini berusaha mereduksi unsur – unsur yang berhubungan dengan hubungan hukum privat serta hak dan kepemilikan personal yang diatur di dalam ketentuan hukum privat secara umum. Sebaliknya, sistem hukum ini berusaha menciptakan sebuah dasar hukum tentang kepemilikan, terutama terhadap alat – alat produksi massal menjadi kepemilikan publik, serta kepemilikan properti yang diatur secara ketat menurut hukum. Selain itu, sistem hukum sosialis juga mereduksi ketentuan – ketentuan di dalam hak kekayaan intelektual yang dianggap sebagai hak umum yang dimiliki manusia, yang tidak patut untuk dikapitalisasi ( memiliki nilai ekonomi tersendiri ).

            Sistem hukum sosialis juga menjadikan dasar hukum terhadap keberlakuan dari sistem ekonomi komando ( pasar ) sebagai sistem ekonomi tunggal dimana negara berperan utama terhadap sektor ekonomi dan stabilisasi harga pasar, yang juga membatasi hak – hak dan peran dari pihak swasta ( partikelir ) di dalam sektor ekonomi di negara hukum sosialis.

            Menurut  Queley, fitur – fitur hukum sosialis sendiri adalah sebagai berikut;

·         Hukum Sosialis diprogramkan untuk lenyap secara perlahan – lahan bersamaan dengan hilangnya hak kepemilikan privat dan kelas – kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik

·         Hukum Sosialis diterapkan pada negara – negara sosialis yang didominasi oleh sebuah partai tunggal yang menjadi pusat kekuatan politik di negara tersebut

·         Hukum Sosialis disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru dimana di dalamnya hukum privat diabsorbsi oleh hukum public

·         Hukum Sosialis memiliki karakter pseudo religious ( meletakkan konsep agama dengan kedudukan yang lebih rendah daripada negara )

·         Hukum Sosialis lebih prerogatif ketimbang normatif, yang dimana sistem hukum ini meletakkan perintah penguasa sebagai hukum, dengan hukum tertulis yang juga berasal dari perintah dan tindakan searah dari pemerintahan secara terpusat

Sistem hukum ini juga meletakkan perhatian terhadap pemenuhan hak – hak sipil yang menjadi tanggungjawab penuh pemerintah berupa jaminan sosial yang terdiri atas hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan disabilitas, serta subsidi terhadap kebutuhan vital masyarakat seperti listrik, air, bahan bakar, serta pangan. Hukum sosialis juga memiliki proses peradilan yang menitikberatkan pada penuntutan publik sebagai bentuk keadilan tertinggi dalam pengadilan.

Adapun negara yang saat ini menerapkan sistem hukum sosialisme adalah;

·         Kuba

·         Laos

·         Republik Demokratik Rakyat Korea

·         Republik Rakyat Tiongkok

·         Transnistria ( negara yang merdeka secara de facto )

·         Vietnam

Sistem hukum ini juga pernah berlaku di negara – negara yang pernah berhaluan sosialisme dan/atau komunisme seperti Afghanistan, Albania, Angola, Benin, Kamboja, Ethiopia, Grenada, Mongolia, Mozambik, Republik Kongo, Somalia, Yaman Selatan, dan Yugoslavia, serta negara – negara anggota Pakta Warsawa ( Blok Timur ) seperti; Bulgaria, Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Rumania, dan Uni Soviet.

Sejatinya, sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang cenderung bersifat otoriter dengan pemusatan kekuatan hukum pada satu penguasaan tunggal oleh pemerintah, namun cenderung berorientasi pada perwujudan kesejahteraan kaum proletar yang selama ini dijadikan alat pemilik modal dalam rangka meningkatkan keuntungan dan kekayaan pribadi secara tidak manusiawi dan mengabaikan aspek aspek kemanusiaan.

           

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

NATIONAL COUNCIL OF DISABILITY: A FORGOTTEN MANDATE OF LAW ( KOMISI NASIONAL DISABILITAS: SEBUAH MANDAT UNDANG – UNDANG YANG TERLUPAKAN )

                 Menurut Survei Penduduk Antar Sensus ( Supas ) BPS Tahun 2015, terdapat sebanyak 21,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa terdapat suatu angka yang relative besar terhadap penyandang disabilitas yang tentunya memerlukan perlindungan khusus oleh negara yang dimaktumkan di dalam peraturan perundang – undangan. Di Indonesia, segala hal menyangkut penyandang disabilitas, termasuk perlindungan dan pemberdayaan kaum disabilitas diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam UU tersebut pula, diatur mengenai suatu komisi yang disebut sebagai Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga non struktural negara yang bersifat independen. Menurut Pasal 131 UU Penyandang Disabilitas, KND dibentuk dalam rangka pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.      ...
Baca selengkapnya

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan Menurut Perspektif Hukum Sengketa Internasional

Sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia merupakan salah satu sengketa Internasional yang terjadi diputus secara inkrah pada tanggal 17 Desember 2002 yang menghasilkan suatu putusan bahwa kedaulatan atas kedua pulau ini jatuh kepada Malaysia dengan pertimbangkan prinsip effective occupation.  Sengketa Internasional ini tergolong sebagai sengketa hukum,  hal ini dapat dilihat dari pihak - pihak yang bersengketa yang mendasarkan klaimnya pada prinsip hukum tertentu di dalam Hukum Internasional, Indonesia menggunakan klaim historis terhadap perjanjian pemerintah Belanda terhadap Inggris atas penyerahan pulau ini kepada Belanda pada tahun 1891 sedangkan Malaysia menggunakan klaim effective occupation terhadap upaya - upaya yang dilakukan Malaysia atas pulau ini, salah satunya adalah pembuatan peraturan penangkaran penyu oleh pemerintah kolonial Inggris saat itu pada tahun 2017. Upaya yang digunakan gunakan oleh kedua masing - masing di dalam menyel...
Baca selengkapnya

Hachi-ko: Pelajaran Berharga

Gambar
Everyone know this was Hachi-ko Seorang anak manusia bijak pernah berkata; jika kamu memberi makan anjing selama 3 hari, maka dia akan mengingat kebaikanmu selama 3 tahun dan jika kamu memberi makan manusia selama 3 tahun, maka dia hanya akan mengingat kebaikanmu selama 3 hari Hachi-ko, seekor anjing berjenis Akita Inu, yang telah kembali menghadap sang maha raja semesta alam pada tahun 1935 telah mengajari manusia yang dikukuhkan sebagai makhluk paling sempurna, akan arti kesetiaan dan balas budi Kesetiaan, yang menimbulkan rasa enggan untuk meninggalkan sang terkasih dengan maksud mengkhianati kasih sayang itu, sungguh langkah kaki kecil beserta lolongan itu menyirami kalbu manusia yang mengering Hachi-ko, mengajarkan perjuangan hidup dan keyakinan, bahkan terhadap hal - hal yang tidak akan mungkin terjadi, hanya yakin dan percaya bahwa hari esok akan kembali terulang keindahannya, walaupun sebatas mimpi dan angan - angan Hachi-ko, yang airmata nya hanya untuk Tuan Ueno, bahkan perla...
Baca selengkapnya